Home Berita DPRD Jateng Mendukung Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan Dan Sepakat Pembentukan Pansus DPR RI

Kamis, 18 Februari 2021, 21:22 WIB

DPRD Jateng Mendukung Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan Dan Sepakat Pembentukan Pansus DPR RI

DPRD Jateng Mendukung Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Di BPJS Ketenagakerjaan Dan Sepakat Pembentukan Pansus DPR RI

(Istimewa)


Semarang, FSPKEP.OR.ID -- Buruh Jawa Tengah kembali bereaksi terhadap dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Setelah kemarin mendatangi kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Divisi Regional VI Jateng-DIY pada Kamis, (18/2)

Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka membawa tuntutan yang sama namun lebih ditekankan pada pembentukan Pansus DPR RI.

“Dengan segala hormat kami kepada DPRD Jawa Tengah yang sedang menjalani masa reses, terpaksa kami mengadu kesini yang notabene ini adalah rumah kami, kaum buruh di Jawa Tengah.” Jelas Sutarjo, Ketua DPD SPN Jawa Tengah.

Audiensi tersebut diterima oleh Ketua Komisi E, Abdul Hamid, S.Pd.I. secara kedinasan mewakili DPRD Jawa Tengah. “Saya secara resmi mewakili DPRD Jawa Tengah menyambut baik penyampaian aspirasi oleh kawan-kawan buruh dalam wadah KSPI dan Federasi lainnya kesini. Mohon maaf jikalau anggota DPRD lainnya tidak dapat hadir dikarenakan sedang menjalani masa reses dan untuk menemui kawan-kawan buruh ini saya datang langsung dari Kabupaten Batang, jadi mohon maaf kalau agak terlambat. Aspirasi yang kawan-kawan sampaikan, secara utuh akan saya teruskan kepada Pimpinan untuk selanjutnya kami sampaikan kepada DPR RI dan Presiden. Monggo bersama-sama kita kawal.” Ujarnya.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Jateng terutama Bapak Abdul Hamid atas kesediaan menerima kami. Apa yang kami lakukan ini sebagai rangkaian pengawalan pengusutan kasus dugaan giga korupsi puluhan trilyun di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah sebelumnya kami datangi Kejati Jawa Tengah dan kami sudah mendapatkan bukti pengiriman aspirasi disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI, dan kemarin kami datangi BPJS Ketenagakerjaan Divisi Regional VI Jateng-DIY yang bersepakat juga untuk menyampaikan aspirasi kami ke BPJS Pusat. Kami menuntut para pihak terkait diperiksa secara transparan dan bagi tersangka dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.” Jelas Aulia Hakim, Ketua DPW FSPMI sekaligus sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah.

Audiensi tersebut juga diwarnai pembentangan spanduk bertuliskan “USUT TUNTAS DUGAAN KASUS KORUPSI DI BPJS”, “GANTUNG KORUPTOR BPJS” di dalam ruangan. 

Disela-sela audiensi, Zainudin perwakilan dari FSP KEP menyampaikan bahwa kondisi buruh di Indonesia saat ini sangat mengenaskan. “Kami ditindas dan dilindas oleh keserakahan pengusaha dan penguasa. Jauh panggang dari api, keadilan itu bagi kami. Belum kering luka menganga oleh Omnibus Law beserta PP turunannya serta kebijakan Menaker yang menerbitkan SE Pengupahan tahun 2021 dengan kenaikan nol persen Ditambah lagi adanya kasus dana buruh yang diembat oleh orang-orang yang tidak punya hati di BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan terakhir, Menaker Ida Fauziah membuat Permen No. 2 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang isinya mengijinkan pengusaha untuk memangkas upah buruh sampai bulan Desember 2021. Untuk itu sangat wajar jika kami menuntut diselesaikannya kasus dugaan korupsi ini secara transparan dan berkeadilan.” Tegasnya.

“Terhadap kebijakan-kebijakan Bu Menteri yang sangat ngawur tersebut, kami menyarankan sebaiknya Bu Menteri mundur saja dari pada semakin mengotori pemerintahan Pak Jokowi”. Tambahnya.

 

 

 

Bagikan

 

 


Baja Juga
Besok Bakal Ada Demo Buruh Susulan di MK
FSP KEP-KSPI Akan Gelar Aksi di Kejaksaan Agung dan BPK RI
Buruh Minta Pengusaha Tidak Mencicil THR Lebaran 2021
BLT Subsidi Gaji 2020 Masih Menyisakan Permasalahan