Home Berita Formulasi Penetapan Upah Minimum untuk Buruh Berdasarkan UU Cipta Kerja

Selasa, 23 Februari 2021, 13:20 WIB

Formulasi Penetapan Upah Minimum untuk Buruh Berdasarkan UU Cipta Kerja

Formulasi Penetapan Upah Minimum untuk Buruh Berdasarkan UU Cipta Kerja

Ilustrasi tentang upah bagi buruh atau pekerja (Sumber: TIM GRAFIS KOMPASTV)


JAKARTA, FSPKEP.OR.ID - Pemerintah sudah membuat formulasi penetapan upah minimum untuk buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pada PP yang diteken Jokowi itu diatur mengenai formulasi upah minimum bagi buruh atau pekerja.

Pada Pasal 25 ayat (2) PP dijelaskan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

"Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip dari salinan dokumen PP melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun syarat tertentu pada upah minimum kabupaten/kota meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan.

Adapun kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

"Upah minimum terdiri atas: (a) upah minimum provinsi; dan (b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 seperti dikutip dari salinan dokumen PP melalui laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Adapun syarat tertentu pada upah minimum kabupaten/kota meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan.

Komponen sendiri terdiri dari beberapa jenis kebutuhan hidup. Komponen dan jenis kebutuhan hidup ini ditinjau dalam jangka waktu 5 tahun oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Kajian yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

"Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi Pasal 43 Ayat (8) PP Nomor 78 Tahun 2015.

Tautan:

Ini Formulasi Penetapan Upah Minimum untuk Buruh Berdasarkan UU Cipta Kerja (kompas.tv)

 

 

Bagikan

 

 


Baja Juga
Jokowi Teken Formulasi Minimum bagi Pekerja Buruh