Home Berita FSP KEP-KSPI Kecewa Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditengah Wabah Covid - 19

Jumat, 15 Mei 2020, 11:30 WIB

FSP KEP-KSPI Kecewa Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditengah Wabah Covid - 19

FSP KEP-KSPI  Kecewa Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Ditengah Wabah Covid - 19


Jakarta | Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sangat meprihatinkan karena ditetap kan dalam situasi  yang seharusnya pemerintah lebih fokus menangani wabah covid - 19.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan presiden  Nomor 75 tahun 2019 tentang Iuran BPJS Kesehatan yang ditandatangani pada kamis 24 Oktober 2019,  yang kemudian di gugat karena tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, beberapa pasal  dalam perpres ini juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Sehingga Mahkamah Agung  membatalkan perpres tersebut.

Kini Presiden kembali mengeluarkan Perpres No 64 tahun 2020 yang isinya tak jauh beda dengan perpres No 75 tahun 2019 yaitu kenaikan iuran BPJS Kesehatan namun di tetapkan dalam situasi dan kondisi yang kurang tepat.

Ketua Umum FSP KEP  Sunandar,  sangat kecewa terhadap  Presiden Joko Widodo yang tidak konsisten  karena baru saja mengeluarkan Perpres No 75 Tahun 2019 dimana untuk kelas 1 Rp 160.000, kelas 2  Rp 110.000 dan kelas 3 Rp 42.000 lalu dibatalkan MA dan dikembalikan lagi ke Prepres 82 Tahun 2018.

Baru tiga bulan ( April , Mei dan Juni ) rakyat menikmati iuran BPJS yang tidak jadi naik setelah Perpres 75 di batalkan MA,  kini Presiden kembali mengeluarkan Perpres No 64 Tahun 2020 dengan Rincian Kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000 berlaku mulai bulan juli 2020 kelas 3 Rp 42.000 berlaku per januari 2021.

Apakah Pemerintah saat ini belum menyadari apa memang pura pura tidak tahu bahwa di wabah pandemi Covid-19 ini banyak rakyatnya yang kehilangan penghasilan mestinya harus memberikan subsidi kesehatan bukan menaikkan iuran BPJS.

“Untuk itu FSP KEP sangat berharap agar Presiden segera meninjau kembali Perpres No 64 tahun  2020 bilamana masih tetap dijalankan kami bersama KSPI akan melakukan  perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku baik dengan gerakan aksi damai maupun gugatan di Makamah Agung," tegas Sunanda

 

 

Bagikan

 

 


Baja Juga
Dampak Wabah Covid-19, PT Arwana Nuansakramik PHK 31 Pekerjanya
BURUH: DPR Jangan Ambil Kesempatan di Tengah Musibah
Anggap DPR RI Berkhianat, Buruh di Semarang Lakukan Aksi Topo Pepe
Ketua Umum FSP-KEP-KSPI Minta DPR Tunda Rapat Paripurna
PT. Young Tree Industries Antisipasi Corona Covid 19