Home Berita Kini Giliran Buruh, Ormas dan Mahasiswa Jawa Barat Tolak Omnibus Law

Senin, 16 Maret 2020, 22:11 WIB

Kini Giliran Buruh, Ormas dan Mahasiswa Jawa Barat Tolak Omnibus Law

Kini Giliran Buruh, Ormas dan Mahasiswa Jawa Barat Tolak Omnibus Law


Bandung, FSPKEP -  Setelah aksi massa yang dilakukan dipropinsi Banten, dilanjutkan dengan aksi massa dari propinsi Jawa tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta, hari ini massa di Jawa barat mengambil bagian dalam aksi penolakan Omnibus Law RUU CIpta Kerja.

Aksi masa yang terdiri dari 21 Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh, 7 organisasi massa ( Ormas ) dan komponen mahasiswa ini dipusatkan di Gedung sate dan kantor DPRD Propinsi Jawa Barat di Bandung.

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan Umum (FSP KEP) Jawa Barat bersama dengan 20 Federasi Serikat Pekerja / Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar (ABJ) dan7 organisasi Massa (Ormas) serta beberapa elemen mahasiswa , memadati kawasan depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro No 22, Kota Bandung, Senin (16/3/2020). Massa aksi menolak pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Karena Gubernur Jawa Barat , Ridwan Kamil sedang tidak ditempat, massa aksi diterima Kadisnaker Propinsi Jawa Barat. Kadisnaker pada prinsipnya mendukung penolakan Omnibus Law dan  berjanji akan mendiskusikan aspirasi pengunjuk rasa kepada semua perangkat Pemprov Jabar dan akan menginformasikan hasilnya dalam 3-4 hari ke depan,

Hadir juga wakil ketua DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PKS dan PDIP yang menyatakan sepakat dengan tuntutan pengunjuk rasa menolak Omnibus law dan akan membuat surat rekomendasi untuk disampaikan ke DPR RI

“Kami melakukan evaluasi (RUU Ciptaker) dan menemukan banyak kejanggalan dan ketidakadilan. Maka kami disini menyatakan menolak Ruu Omnibus Law.  Kami akan  sampaikan kepada DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya di depan ratusan masa aksi.

Anggota Leglatif yang berasal dari PKS ini juga mengatakan,  banyak rencana-rencana dibalik Omnibus Law yang sangat berbahaya bagi buruh dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, RUU ini harus dicegah sejak dini.

Sementara itu ketua DPD FSP KEP Jawa Barat, Krisdianto mengatakan “Omnibus law adalah upaya perampokan terhadap rakyat indonesia secara masif dan structural, kerja sama antara pengusaha dan pejabat bermental khianat terhadap bangsanya sendiri, demi keuntungan pribadi,terutama cluster ketenaga kerjaan. Atas nama investasi mereka merampok sumber daya alam,merampas hak - hak  pekerja yang saat ini ada pada situasi tidak menentu. Kontrak kerja tiada akhir, dan Outsourcing yang merajalela”

“Bagaimana pekerja bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, jika dalam pekerjaanpun nasib mereka tidak punya kepastian, negara tidak hadir untuk menjamin kehidupan rakyatnya,sehingga hari ini, 16 Maret 2020 kami turun ke jalan untuk meminta keadilan agar Omnibus Law  RUU Cipta Kerja di cabut,karena saat ini UU ketenagakerjaan no .13 THN 2003  masih di anggap layak meski belum begitu memenuhi keadilan bagi Buruh" lanjutnya (TS)

 

 

Bagikan

 

 


Baja Juga
Industriall Global Union adakan pelatihan dan kampanye K3
Transaksi Gagasan Melawan Pandemik dan Pemiskinan
IndustriAll Mengadakan Pelatihan Campaign and Media