Home Berita KSPI Jateng : Bukan Covid 19 Tapi Korupsi Yang Dapat Bubarkan Bangsa Ini

Rabu, 17 Februari 2021, 22:01 WIB

KSPI Jateng : Bukan Covid 19 Tapi Korupsi Yang Dapat Bubarkan Bangsa Ini

KSPI Jateng : Bukan Covid 19 Tapi Korupsi Yang Dapat Bubarkan Bangsa Ini

(Istimewa)


Semarang, FSPKEP.OR.ID -- dalam kawalan ketat dari aparat kepolisian, puluhan buruh dari KSPI dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Federasi lainnya mendatangi kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Divisi Regional VI Jateng-DIY. Mereka menuntut agar pihak BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) dapat transpartan dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi di BPJSTK. Indikasi dugaan korupsi disebut salah kelola dana investasi saham dan reksadana sebesar Rp. 43 triliun. Namun kami KSPI Jateng mendapat informasi terbaru menyatakan bahwa penemuan Kejagung Per-tanggal 12 Februari 2021 mengindikasikan dugaan korupsi Rp. 20 triliun akibat salah kelola dana investasi, saham, dan reksadana. Dari penjelasan Kejagung tersebut  ada indikasi salah kelola sekitar Rp. 20 triliun sehingga patut ada dugaan terjadi korupsi. Rp. 20 triliun dari Rp.125 triliun total saham dan reksadana yang dialokasikan, berarti hampir kurang lebih 20%. Menurut kami sangat besar sekali uang yang jadi potential loss profit (Potensi Kerugian) akibat salah kelola, Rabu (17/2)

KSPI Jateng sangat  mengapresiasi Febri Ardiansyah sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung yang membandingkan tata kelola BPJSTK dengan perusahaan umum dalam 3 tahun berturut-turut, dimana disebut “kok bisa ada indikasi salah kelola dana sampai Rp. 20 triliun? Tiga tahun berturut-turut enggak sadar dengan kesalahan itu”.

“Kita bukan berbicara soal keuntungan dari investasi BPJSTK, pasti untung, tapi yang dipermasalahkan adalah indikasi korupsinya. Karena itu kami  meminta kepada pihak direksi BPJSTK dan segenap deputy humasnya untuk bersikap lebih terbuka dan transparan. KSPI jateng berharap jangan bermain retorika dengan kata-kata indikasi korupsi Rp. 20 triliun. Ini uang buruh dan pengusaha, itu adalah uang negara. Tidak akan mungkin Kejagung akan sembrono yang tidak masuk akal ketika menggeledah kantor pusat. KSPI Jateng mencatat alokasi total dana investasi di BPJSTK sebesar Rp. 486,3 triliun. Dari dana tersebut, dialokasikan ke saham 17% dan reksadana 8%. Bisa disebut  dana investasi yang dialokasikan saham dan reksadana 25%. 25% dari Rp. 486,3 triliun adalah Rp.125 triliun. Dana yang besar sekali, ujar Lukmanul Hakim Korlap aksi.

“Memang kasus  BPJSTK ini berbeda dengan kasus di Asabri dan Jiwasraya sebelumnya, karena dana yang dimiliki oleh BPJSTK sangatlah besar dibandingkan kasus Asabri dan Jiwasraya. Jika ditambah dana iuran jaminan kesehatan dan kematian, lalu 4 program yang masuk di BPJS, dana di BPJSTK bisa mencapai Rp. 500 triliun lebih, Kami berpendapat kalau BPJSTK bilang aman, jelaslah aman dan enggak akan goyah. Bahkan dari total Rp. 500 triliun tetap akan bisa bayar klaim dan tetap likuid, arus kasnya pasti lancar. Relaksasi iuran pasti bisa, Karena dananya besar dan setiap bulan iuran masuk”, imbuhnya.

Perwakilan buruh kemudian diterima oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Divisi Regional VI Jateng-DIY, Suwilwan. Selama audiensi perwakilan buruh juga membentangkan spanduk bertuliskan “USUT TUNTAS DUGAAN KASUS KORUPSI DI BPJS”, “GANTUNG KORUPTOR BPJS” di dalam ruangan sambil sesekali meneriakkan yel-yel “Hidup Buruh”.

Aulia Hakim sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah menegaskan, “Perlu Kami sampaikan juga bahwa Kami sudah  mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan perkara tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan investasi oleh PT. Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp. 20 triliun. Surat sudah kita kirimkan tgl 13 Februari yang lalu  kepada Jaksa Agung dan surat tersebut sudah ditembuskan resmi kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sangat yakin Pak Jokowi akan perhatian dan ambil tindakan apabila dugaan indikasi korupsi Rp. 20 triliun akibat salah kelola dana invetasi di BPJS naker ini terbukti. Perlu kami tegaskan pula KSPI Jawa Tengah akan terus mengawal proses penyelesaian kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tersebut”.

Sementara itu, Zainudin perwakilan dari FSP KEP menyampaikan, “KSPI Jawa Tengah berharap kasus ini ditangani dengan transparan mengedepankan hukum yang berkeadilan jangan sampai dana masa depan milik rakyat yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan lenyap tanpa pertanggung jawaban, nasib masa depan 50 juta lebih perserta BPJS Ketenagakerjaan kini tengah dipertaruhkan”. 

Dia juga menyampaikan tuntutan buruh yang ditirukan oleh peserta yang hadir, yaitu :

1. Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan;

2. Meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut;

3. Bentuk Pansus DPR RI;

4. Cekal para terduga;

5. Hentikan propaganda sesat dari BPJS.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Divisi Regional VI Jateng-DIY, Suwilwan yang akrab dipanggil Bang Willi menyambut baik aspirasi buruh dan akan meneruskannya kepada BPJS pusat. 

Sebelum membubarkan diri, para buruh kembali menggelar spanduk di halaman kantor BPJS disertai yel-yel dan tuntutan mereka.

 

 

Bagikan

 

 


Baja Juga
Besok Bakal Ada Demo Buruh Susulan di MK
FSP KEP-KSPI Akan Gelar Aksi di Kejaksaan Agung dan BPK RI
Buruh Minta Pengusaha Tidak Mencicil THR Lebaran 2021
BLT Subsidi Gaji 2020 Masih Menyisakan Permasalahan