Home Berita Pengusaha Lakukan PHK Sepihak Terhadap Pengurus PUK SP KEP PT Adi Kencana Mahkota Buana

Selasa, 23 Februari 2021, 23:57 WIB

Pengusaha Lakukan PHK Sepihak Terhadap Pengurus PUK SP KEP PT Adi Kencana Mahkota Buana

Pengusaha Lakukan PHK Sepihak Terhadap Pengurus PUK SP KEP PT Adi Kencana Mahkota Buana


Karanganyar, FSPKEP.OR.ID -- Beberapa pengurus PUK SP KEP PT. Adi Kencana Mahkota Buana yang beralamat di Jalan Raya Solo - Sragen Km. 13,5 Kabupaten Karanganyar yang merasa diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha mengadu ke Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnakertrans Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah pada Selasa, (23/2)

Aduan tersebut ditindaklanjuti dengan mediasi para pihak di kantor Satwasker Wilayah Surakarta, jalan Slamet Riyadi No. 1 Surakarta (23/2) dan dihadiri para pihak. Erna Yuliani perwakilan HRD yang hadir menjelaskan bahwa PHK yang dilakukan karena adanya laporan adanya pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan bukan dalam rangka menghalang-halangi kebebasan berserikat.

Pernyataan tersebut dibantah oleh perwakilan Serikat Pekerja. "Peraturan Perusahaan yang ada dalam pembuatannya tidak melibatkan Serikat Pekerja dan belum pernah ada sosialisasi. Sementara kesalahan yang dilakukan bukanlah kesalahan berat dan Pekerja belum pernah mendapatkan surat peringatan. Disamping itu kami menilai adanya intimidasi dan pemberangusan Serikat Pekerja". Ujar Sutrisno, Ketua PUK SP KEP PT. Adi Kencana Mahkota Buana.

Ahmad Sholeh, Ketua Bidang Hukum DPP FSP KEP disela-sela mediasi menjelaskan, "surat PHK dan Peraturan Perusahaan cacat hukum maka pengusaha sudah semestinya melakukan pembenahan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan bisa diwujudkan hubungan industrial yang harmonis".

Budi Prabawaning Dyah, dari Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnakertrans Jateng setelah memeriksa dokumen terbentuknya Serikat Pekerja dan Peraturan Perusahaan menyatakan, "Peraturan Perusahaan dibuat setelah adanya Serikat Pekerja, maka wajib bagi pengusaha untuk melibatkan Serikat Pekerja dalam proses pembuatannya serta mensosialisasikannya kepada Pekerja/Serikat Pekerja. Dan PHK semestinya bisa dikaji ulang karena yang bersangkutan belum mengetahui adanya Peraturan Perusahaan dan belum pernah mendapatkan surat peringatan." Tegasnya.

Diakhir mediasi, pihak pengusaha yang diwakili HRD meminta waktu 1 (satu) minggu untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

Menanggapi hasil mediasi tersebut, Ketua Umum FSP KEP Sunandar yang juga hadir mengawal jalannya mediasi menyatakan, "Organisasi secara serius mengikuti dan memantau penyelesaian kasus ini, semoga pengusaha bisa mengambil keputusan yang baik dan menggunakan hati nuraninya. Akan tetapi jikalau pengusaha masih tidak bisa diajak baik-baik maka organisasi tidak akan pernah mundur," tegasnya.[Red]

 

 

Bagikan

 

 


Baja Juga
Besok Bakal Ada Demo Buruh Susulan di MK
FSP KEP-KSPI Akan Gelar Aksi di Kejaksaan Agung dan BPK RI
Buruh Minta Pengusaha Tidak Mencicil THR Lebaran 2021
BLT Subsidi Gaji 2020 Masih Menyisakan Permasalahan