PT. KAI Daop 5 Purwokerto Bantah Lakukan PHK Sepihak Terhadap 19 Pekerja

Purwokerto | Pemutusan hubungan kerja adalah soal yang sangat tidak diinginkan bagi pekerja outsourcing karena hal itu merupakan kehilangan mata pencaharian dan permulaan dari segala kesengsaraan bagi pekerja outsourcing.

Meskipun realisasi hubungan kerja dibuat secara tertulis antara perusahaan outsourcing dengan pekerja akan tetapi perusahaan pengerah jasa tenaga kerja mendapatkan keuntungan melalui pemotongan sebagian hak yang diterima pekerja pada perusahaan di mana pekerja ditempatkan. Pasalnya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru tidaklah mudah, apalagi pekerja korban PHK umum nya berusia tidak lagi muda.

Dan yang paling sering pekerja yang di PHK adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan outsourcing, dan naif nya lagi pekerja yang di Phk tidak mendapatkan pesangon sesuai ketentuan, Perusahaan Outsourcing nakal umum nya tidak mengacu pada aturan yang tertuang dalam UU 13 thn 2003, hanya berdasarkan peraturan perusahaan yang di buat sepihak oleh perusahaan, hal ini tentu nya sangat merugikan pekerja / buruh.

Seperti halnya yang menimpa beberapa pekerja Penjaga pintu perlintasan oleh PT. Trimedia Yudha Tama (TMT) sebagai Vendor dari PT. KAI Daop 5 Purwokerto, pada tanggal 28 desember 2017 Memutuskan hubungan kerja terhadap 19 pekerja Penjaga pintu perlintasan kereta api.

Menurut Dwi, “pada dasar baik PT.KAI dan PT.TMT selaku Vendor, telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap 19 pekerja yang terindikasi melanggar UU nomor 13 thn 2003 pasal 151, dan kepada disnakertrans kabupaten cilacap segera menindaklanjuti dan memberikan sanksi kepada PT. KAI Daop 5 vendor PT. TMT, tegas nya. (7/1/2018)

Namun hal ini di bantah oleh Manager humas PT. KAI Daop 5 Purwokerto Ixfan Hendriwintoko Menurut nya, “pada dasar nya PT. KAI Daop 5 terikat perjanjian pemborongan kerja yang telah berahir pada tanghal 31 desember 2017 Dengan PT. Trimedia Yudha Tama, sebagai vendor atau perusahaan penerima pekerjaan, “artinya Bahwa pekerja penjagaan pintu perlintasan tidak ada hubungan nya dengan PT. KAI Daop 5, karena pekerjaan tersebut telah di serahkan kepada PT. TMT, sebagai perusahaan penerima pekerjaan sebagaiman di maksud dalam UU 13 Thn 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Jo Permen nakertrans No 19 Thn 2012 Tentang Syarat-syarat penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan, sehingga hubungan kerja para pekerja PJL (penjaga pintu perlintasan) dengan PT. Trimedia Yudha Tama sebagai perusahaan penerima pekerjaan, Pungkas nya.

One thought on “PT. KAI Daop 5 Purwokerto Bantah Lakukan PHK Sepihak Terhadap 19 Pekerja”

  1. sebuah jawaban normatif untuk menghindari tidak terpenuhinya Permenaker 19 tahun 2012, secara perdata bisa diterima, tetapi dalam kasus indikasi union busting jawaban tersebut tidak akan ada gunanya, karena union busting adalah bentuk pelanggaran kejahatan sehingga tidak terbatas adanya status hubungan kerja tetapi akan menyasar pada siapa perencana, siapa pelaksana dan juga siapa yang mendukungnya, karena dalam permasalahan tersebut ada 2 indikasi baik pelanggaran perdata maupun pidana. Pelanggaran Perdata tidak terpenuhinya pasal 151 UU no 13 thn 2003, pelanggaran pidana adanya indikasi tindakan Union busting.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *