PUK FSPKEP OKA Cilacap Penuhi Panggilan SATWASKER Banyumas

Purwokerto | SATWASKER wilayah Banyumas melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap aduan yang dikirimkan oleh PUK FSPKEP OKA Cilacap tentang permasalahan PUK FSPKEP OKA Cilacap yaitu PHK sepihak dan ada indikasi union busting, Disitu juga menghadirkan PT. Trimedia yudha tamma ( Sebagai penerima pekerjaan) dan PT. KAI DAOP 5 ( Sebagai pemberi kerja ). (05/02)

Union Busting merupakan salah satu strategi perusahaan dalam mempertahankan kewenangannya dalam mengkebiri hak – hak pekerja. Ini sering terjadi dalam sejarah serikat pekerja di manapun. Praktek Union Busting dilakukan pengusaha dalam berbagai bentuk. Antara lain menghalang-halangi pengurus serikat pekerja dalam menjalankan fungsinya, kampanye anti serikat pekerja, melakukan mutasi, sampai melakukan PHK terhadap pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja.

Union busting adalah musuh bagi seluruh serikat pekerja. Karena itu harus dilawan secara bersama-sama oleh pekerja. Di manapun. union busting adalah perampasan hak asazi warga negara indonesia berdasar UUD 1945 dan padahal negara kita sangat menjunjung tinggi hak asazi manusia. Kami hanya berindikasi adanya tindakan union busting terhadap anggota kami, biar SATWASKER wilayah banyumas yang menindaklanjuti, karena yang di PHK sepihak adalah Pengurus dan anggota serikat pekerja yang lagi memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi, dan setiap yang diperjuangkan oleh anggota kami bisa dikatakan selalu berhasil, kata Dwi Antoro  ketua DPC Fspkep Cilacap.

Dwi, menambahkan ada syarat-syarat pelimpahan sebagian pekerjaan yg belum terpenuhi oleh pihak perusahaan. Salah satunya belum ada perjanjian kontrak kerja lanjutan dari pihak penerima pekerjaan dan tidak melakukan pencatatan mengenai kontrak kerja  ke dinas terkait dan itu berlangsung selama 7 bln tidak adanya legal kontrak yang jelas sejak berakhirnya kontrak per juli 2017, Padahal hal tersebut sebagai fungsi kontrol oleh pemerintah terhadap hak-hak pekerja apakah sudah terpenuhi sesuai dengan UU yang berlaku. Dan yang kedua ada sedikit kekeliruan dalam pelimpahan sebagian pekerjaan, didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), alih daya disebut dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang diatur dalam Pasal 64 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Menurut pendapat kami pekerja PJL masuk didalam penyediaan jasa pekerja/buruh tapi selama ini anggota kami dikontrak dengan perjanjian pemborongan pekerjaan inilah yang dinamakan perbudakan modern. perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan. Orang bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang. Pungkasnya.

Kami berharap SATWASKER wilayah banyumas untuk menindaklanjuti permasalahan kami dan tidak tegas apabila ada pihak pengusaha/perusahaan yang tidak mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di indonesia. (Mus/Biro)

2 thoughts on “PUK FSPKEP OKA Cilacap Penuhi Panggilan SATWASKER Banyumas”

  1. ada pen-campur adukan dalam mekanisme penyelenggaraan outsourcing, yakni menggunakan sistem pemborongan untuk menghindari penyediaan jasa TK dan dapat alur pekerjaan sebagai penyiasatan. tetapi pada saat pelaksanaan menggunakan sistem penyeddia jasa tenaga kerja ( mengawinkan sistem pemborongan dengan penyediaan jasa tenaga kerja ), hal ini banyak terjadi di indonesia dan hal ini harus kita LAWAN.

    1. Kita harus lawan setiap penyimpangan yg terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, karna kalau dibiarkan, penyimpangan tersebut akan menjadi cikal bakal suatu perbudakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *