Ribuan Buruh Kepung Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur

Jawa Timur | Aksi Nasional 2 Oktober yang dilakukan Buruh KSPI Jawa Timur pada hari ini Rabu 02/10/2019 berjalan lancar, tertib, aman, teratur dan kondusif ini tak lepas dari peran dan kesadaran masing-masing pihak dalam giat aksi unjuk rasa damai di Jawa Timur tersebut untuk menjaga Jawa Timur agar tetap aman dan kondusif.

Aksi unjuk rasa kali ini diikuti kurang lebih sebanyak 5000 (Lima ribu) orang buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur, diantaranya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, dan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Massa aksi berkumpul di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur sejak pukul 13.00 WIB.

Aksi kali ini mengangkat issu terkait penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan melakukan Revisi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menaikkan Iuran BPJS Kesehatan.

Setelah beberapa waktu berada di depan kantor DPRD Jawa timur, kemudian para delegasi Buruh KSPI dipersilahkan masuk ke dalam kantor DPRD  untuk melakukan Audensi dengan perwakilan DPRD.

Ketua Perda KSPI Jawa Timur Panjang Apin Sirait menyampaikan beberapa aspirasi yang menjadi tuntutan Buruh KSPI Jawa Timur.

Adapun aspirasi yang menjadi tuntutan KSPI adalah menolak Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia menilai revisi tersebut cenderung merugikan pekerja/buruh. Adapun poin-poin yang diwacanakan dalam revisi UU No 13/2003 adalah :
a. Penghapusan pesangon pekerja/buruh.
b. Penghilangan batasan jabatan tertentu untuk pekerja asing.
c. Kontrak kerja (PKWT) dan outsourcing dapat dilakukan disemua jenis pekerjaan (flexibility labour market).
d. Upah minimum disesuikan dua tahun sekali.
e. Adanya upah minimum padat karya dan sektor tekstil yang nominalnya lebih rendah dari UMK/UMP.
f. Mempermudah pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
g. Penghapusan pasal mogok kerja (pelarangan mogok kerja).

Wacana Revisi UUK yang digulirkan Pemerintah hanya mengakomodir kepentingan Pengusaha, sehingga materi revisi banyak yang menyimpang dari UUD 1945 yang hanya akan melahirkan perbudakan gaya modern, kesenjangan sosial, mengancam kebebasan berdemokrasi, mengurangi dan bahkan menghilangkan hak serta kesejahteraan buruh.

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan saat ini masih relevan untuk diterapkan.kalaupun memang harus direvisi tentu harus melibatkan Buruh didalam pembahasanya serta tidak menurunkan kualitas terhadap perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Kedua, KSPI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena itu bukan alternatif solusi yang baik. Devisitnya BPJS Kesehatan merupakan kesalahan dalam pengelolaan keuangan, gagalnya mewujudkan UHC (Universal Health Coverage), lemahnya penegakan hukum terhadap peserta yang menunggak iuran maupun yang belum mendaftarkan dirinya kepada BPJS Kesehatan khususnya segmen pekerja penerima upah (PPU). Hingga saat ini, tidak ada satu pun Badan Usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya diberikan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Ketiga, segera menyelesaikan permasalahan Disparitas upah minimum di Jawa Timur.kesenjangan upah antara pekerja di kota dan pekerja di desa sangatlah tidak logis, dikarenakan kebutuhan pokok masyarakat dikota dan didesa hampir tdk ada perbedaan shg adanya bila ada perbedaan upah minimum, sungguh tidaklah relevan.

Keempat, lakukan Revisi terhadap beberapa pasal dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Kelima, DPRD Bersama-sama Disnaker Provinsi Jawa Timur dan KSPI segera merumuskan dan membentuk PERDA Sistem jaminan pesangon, untuk memberikan kepastian kepada pekerja/buruh yang terPHK.

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyatakan mendukung apa yang menjadi Aspirasi buruh KSPI Jawa Timur dan berharap akan ada pertemuan bersama untuk membahas semua tuntutan tersebut untuk kemudian dikoordinasikan dengan DPR RI.

Usai perundingan perwakilan buruh KSPI yang juga ketua PERDA KSPI Jawa Timur Panjang Apin Sirait menghampiri massa aksi dan menyampaikan hasil pertemuan dengan DPRD  di atas Mobil Komando.

Dari hasil aksi hari ini di Jawa Timur telah dirumuskan beberapa keputusan bersama antara lain :

1. DPRD Jatim siap membuat Surat Rekomendasi yang di tujukan kepada Pemerintah pusat dan DPR RI terkait semua aspirasi yang diajukan KSPI, yaitu : Tolak Revisi UU 13/2003,Kepmen TKA,Tolak kenaikan Iuran BPJS, serta bersedia menfasilitasi mengadakan audiensi bersama dengan Kemenaker dan Kemendagri.

2. DPRD Jatim sepakat akan membuat Perda Sistem Jaminan Pesangon dan akan dibahas dibulan oktober 2019 ini, dimana usulan sistem ini akan masuk dalam Prolegda.

3. DPRD Jatim sepakat akan segera menyelesaikan Disparitas UMK di Jatim, DPRD segera mengadakan rapat bersama-sama dengan Gubernur Jatim dan Delegasi Buruh.

Setelah para delegasi selesai menyampaikan hasil perundingan dengan DPRD Jatim,massa aksi KSPI membubarkan diri dengan tertib dan aman.(alf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *