Sejarah FSP KEP

SEJARAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM (FSPKEP)

Dalam menelusuri sejarah lahirnya Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan dan umum ( FSPKEP ) Penulis mencoba menelusuri awal pembentukan masing masing sub sektor dari Federasi ini, yaitu sektor kimia, sektor energi, sektor pertambangan dan sektor umum.

Sektor kimia meliputi hal – hal yang berhungan dengan Industri kimia baik kimia organik maupun kimia anorganik, sektor Energi meliputi energi pembangkit seperti minyak gas dan listrik serta sektor pertambangan yang meliputi Industri pertambangan yang ada di Indonesia, terakhir sektor umum yang lahir paling belakang sebagai bagaian dari fungsi federasi serikat pekerja yang harus memperjuangan para pekerja disegala sektor Industri yang ada.

Untuk sektor minyak dan pertambangan lahir lebih dahulu , yaitu sejak diadakannya Kongres Buruh Seluruh Indonesia ( KBSI ) yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 terdiri atas serikat-serikat buruh yang non komunis.Jumlah anggotanya saat pembentukan mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya. Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan).

Selain di KBSI sektor Minyak dan tambang juga sudah ada di Serikat Buruh Islam Indonesia  ( SBII ) yang di dirikan di solo pada tanggal 27 November 1947, SBII didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai.

Saat  itu  Struktur organisasasinya masih berbentuk Unitaris dengan seksi – seksi nya yang terdiri dari :

  1. Seksi Perkebunan
  2. Seksi Industri dan Umum
  3. Seksi Minyak dan Tambang
  4. Seksi Pegawai Negeri
  5. Seksi Perhubungan dan Transport
  6. Seksi Perusahaan Gula

Untuk sektor Listrik dan Gas juga sudah ada sejak Pada tahun 1955 dimana kementrian perburuhan membuat semacam catatan yang masukan 67 serikat buruh sebagai organisasi yang independen. Antara lain yang termasuk ke dalam golongan ini adalah Persatuan guru Seluruh Indonesia ( PGRI ), Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), Organisasi Buruh Perkebunan Indonesia (OBPI), Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia (SBGLI), dan lainnya.

Pada Muktamar 23-26 Januari 1960 di Jogyakarta, diputuskan bahwa SBII adalah independen dan non partai. Selain itu sebagai langkah menjadikan SBII sebagai alat revolusi yang aktif dan progresif, SBII bertransformasi dari unitaris menjadi federasi. SBII menjadi wadah bagi 6 serikat buruh sektor pekerjaan.

Tanggal  5-7 Nopember 1961 di Jakarta, SBII kemudian bergabung dengan Front Nasional bentukan Sukarno dan namanya berubah menjadi GASBIINDO (Gabungan Sarekat Buruh Islam Indonesia). GASBIINDO adalah independen dan non partai. GASBIINDO pun bertransformasi menjadi federasi yang mewadahi 6 serikat buruh sektor pekerjaan, yaitu :

  1. Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUPI),
  2. Serikat Buruh Industri dan Umum (SERBIUM),
  3. Serikat Buruh Minyak dan Tambang (SERBUMIT),
  4. Serikat Sekerja Pegawai Negeri Daerah Otonom (SESPENDO),
  5. Serikat Buruh Perhubungan dan Trasportasi (SBPT),
  6. Serikat Buruh Perusahaan Gula (SBPG).

Sejak tahun 1964-1965, Ketua umum SERBIUM GASBIINDO di pegang oleh Bapak Saipul DP, yang dikemuadian hari membentuk Federasi Serikat pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan umum ( FSPKEP ).

Pada tanggal 1 Nopember 1969 Rapat Pleno Sekber Buruh sepakat untuk mendirikan “Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia” (MPBI) dengan tetap mempertahankan eksistensi serikat buruh pendukung.

MPBI merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar sesama anggota Serikat pekerja yang terdiri dari 21 Serikat Pekerja yaitu :

  1. GASBIINDO (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia)
  2. KUBU Pancasila (Kesatuan Buruh Pancasila).
  3. KONGKARBU (Konsentrasi Nasional Gerakan Karya Buruh)
  4. GOBSI (Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia)
  5. KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis)
  6. KBIM (Kongres Buruh Islam Merdeka)
  7. SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia)
  8. GERBUMI (Gerakan Buruh Muslim Indonesia)
  9. GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia)
  10. SABUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia)
  11. PERKABI ( Persatuan Karyawan Buruh Indonesia)
  12. KESPEKRI (Kesatuan Pekerja Kristen Indonesia)
  13. FBI Indonesia (Federasi Buruh Islam Indonesia)
  14. PORBISI (Persatuan  Organisasi  Buruh  IslamIndonesia)
  15. KBKI (Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia)
  16. SOB Pancasila (Sentral Organisasi Buruh Pancasila)
  17. IKM (Ikatan karyawan Muhammadiyah)
  18. KBSI (Kongres Buruh Seluruh Indonesia).
  19. KEKARBU (Kasatuan Karyawan Buruh)
  20. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)
  21. SSPPT (Serikat Pekerja Pegawai Pos, Telepon dan Telegrap)

Pada tanggal 20 Februari 1973 dideklarasikan pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), H. Agus Sudono terpilih menjadi Ketua Umum FBSI yang pertama. Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang meleburkan diri ke dalam FBSI pada waktu itu terdiri dari 21 SP yang tergabung dalam MPBI, kemudian terintegrasi dan terorganisir dalam 21 Serikat Buruh atas dasar lapangan pekerjaan dan profesi ( SBLP ) sebagai berikut :

  1. SB Pertanian dan Perkebunan (SBPP)
  2. SB Rokok dan Tembakau (SBRT)
  3. SB Bangunan dan Pekerjaan Umum (SBBPU)
  4. SB Tekstil dan Sandang (SBTS)
  5. SB Makanan dan Minuman (SBMM)
  6. SB Pariwisata (SBPAR)
  7. SB Perkayuan (SBP)
  8. SB Elektronik (SBE)
  9. SB Karet dan Kulit (SBKK)
  10. SB Asembling, Mesin dan Perbengkelan (SBAMP)
  11. SB Niaga, Bank dan Asuransi (SBNIBA)
  12. SB Farmasi dan Kimia (SBFK)
  13. SB Logam dan Keramik (SBLK)
  14. SB Kesehatan (SBKES)
  15. SB Karyawan Maritim Indonesia (SBKMI)
  16. SB Percetakan dan Penerbitan (SBPERPEN)
  17. SB Minyak, Gas Bumi & Pertambangan umum (SBMGPU)
  18. SB Kesatuan Pelaut Indonesia (SBKPI)
  19. SB Angkutan Sungai, Danau dan Feri (SBSUNDARI)
  20. SB Angkutan Jalan Raya (SBAJR)
  21. SB Transport Udara (SBTU)

Dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1980 Sjaiful DP  menjadi  Wakil Ketua DPP Serikat Buruh Farmasi dan Kimia ( SBFK-FBSI ) dan juga menjadi Anggota Pleno DPP FBSI dan berlanjut dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu; Dari tahun 1978 sampai dengan 1985, Sjaiful DP juga diminta menjadi Sekjen DPP  Serikat Minyak, Gas Bumi dan Pertambangan Umum ( SB SMGPU FBSI ).

Pengelompokan serikat buruh ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Sekali pun telah berada dalam pengawasan negara, SBLP ini masih berperan penting dalam kegiatan gerakan buruh. Kedudukan mereka yang otonom membuatnya sulit dikendalikan, oleh para pimpinan FBSI sekalipun.

Semangat persatuan dan kesatuan selalu didengung-dengungkan di masa Orde Baru, bahkan sering dipaksa-paksakan. Di masa itu, ditekankan dan diutamakan keseragaman, homogenitas, kesatuan asas, kesamaan interpretasi. Situasi dan suasana itu juga terasa dalam gerakan Serikat Pekerja. Oleh karena itu, Musyawarah Nasional kedua FBSI tanggal 23-30 Nopember 1985 ditandai dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan kemanunggalan pekerja seluruh indonesia dalam satu wadah integrasi yang utuh.

Dalam Munas tersebut ditetapkan untuk merubah bentuk dari Federasi menjadi Unitaris (kesatuan), menyederhanakan 21 SBLP menjadi 9 Departemen dan mengganti nama FBSI menjadi SPSI ( Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ).  Drs Imam Sudarwo terpilih menjadi ketua umum pertama SPSI.

Departemen – departemen yang termasuk dalam SPSI adalah :

  1. Departemen Pertanian dan Perkebunan
  2. Departemen Kimia, Energi dan Pertambangan
  3. Departemen Pariwisata, Makanan dan Minuman
  4. Departemen Niaga, Bank dan Asuransi
  5. Departemen Tekstil, Sandang dan Kulit
  6. Departemen Farmasi dan Kesehatan
  7. Departemen Logam, Elektronik dan Mesin
  8. Departemen Pekerjaan Umum dan Perkayuan
  9. Departemen Transport dan Unit Kerja Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI)

Pada tahun 1990, Sjaiful DP memutuskan untuk keluar dari FBSI yang sudah berganti nama menjadi SPSi karena tidak sepakat dengan perubahan mendasar di FBSI dari Federasi menjadi Unitaris yang merupakan usulan pemerintah saat itu.

Pada tahun yang sama di Wisma Kinasih Bogor, terjadi  rekonsiliasi antara SPSI dengan Sekber SBLP.

Rekonsiliasi berjalan “tersendat” karena Sifat “Unitaris” SPSI dan “Federasi” masih “mendua hati”, departemen hanya diubah sebagai “Sektor” tidak sebagai serikat pekerja yang otonom. Meskipun demikian, rekonsiliasi bisa terwujud. Kemudian dalam kepengurusan SPSI yang baru (SPSI Rekonsiliasi), Adolf Rachman terpilih menjadi salah seorang Ketua DPP Harian SPSI, Saralen Purba menjadi Ketua Sektor Perkayuan dan Kehutanan (KAHUT), Sjaiful DP Ketua Sektor Kimia, Energi dan Pertambangan (Sektor KEP).

Pada tanggal 30 November 1990 SP KEP ( Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan ) yang merupakan kelanjutan organisasi Serikat – Serikat Pekerja / buruh Lapangan Pekerjaan – Federasi Buruh Seluruh Indonesia ( SBLP FBSI ) yang telah dirubah, di Perbaharui dan disesuaikan dengan pertimbangan waktu dan peraturan serta undang – undang ketenagakerjaan di Indonesia didirikan.  Saat  pertama SPKEP ini didirikan masih menjadi bagian dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI ) Rekonsiliasi.

Akhirnya Pada tanggal 3-8 Oktober 1994, diadakan Musyawarah Pimpinan Kedua SPSI dengan agenda reformasi dan rektrukturisasi organisasi dalam menyempurnakan Anggaran Dasar SPSI. Dalam hal itu, bentuk Unitaris dikembalikan menjadi bentuk Federasi, dimana kedudukan 13 sektor ditingkatkan menjadi Serikat Pekerja Lapangan Pekerjaan (SPLP). Nama SPSI diganti menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) dengan afiliasi atau anggota 13 SPLP sebagai berikut :SP Niaga, Bank dan AsuransiSP Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman.

  1. SP Logam, Elektronik dan Mesin
  2. SP Bangunan dan Pekerjaan Umum
  3. SP Farmasi dan Kesehatan
  4. SP Pariwisata
  5. SP Perkayuan dan Kehutanan
  6. SP Tekstil, Sandang dan Kulit
  7. SP Kesatuan Pelaut Indonesia
  8. SP Transportasi Indonesia
  9. SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi
  10. SP Kimia, Energi dan Pertambangan
  11. SP Pertanian dan Perkebunan

Dengan demikian tidak hanya ada satu SP di Indonesia (SPSI) tetapi ada 13 SP (SPLP) dan  1 federasi (FSPSI).

Pada Tanggal  8 – 11 Oktober 1995 Diadakan munas  Pertama  Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan ( SP KEP )   di Wisma Kinasih Caringin Bogor.

Berikut Komposisi Dewan Pimpinan Pusat  Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan  ( SP KEP )

Ketua Umum                                   : Sjaiful DP

Ketua Bid Org                                 : R. Soenarto Reksoprodjo.SH

Ketua Bid Sosek                             : Thaheransyah Karim

Ketua Bid Pembelaan                   : Dedi Suryadi

Ketua Bid Pendidikan                   : Alwi Alhabsy

Ketua  Litbang                                : Ir. Erie Soekardja

Sekretaris Umum                           : Bambang Soeparno

Sek Bid  Pembelaan dan PKB      : Mansyur M Saleh

Sek Bid Sosek dan K3LH              : Syafril M

Sek Bid Pendidikan                        : Sarino

Sek Bid Organisasi                         : Sahat Butar Butar

Bendahara Umum                          : H.M.Noor

Bendahara                                       : Robert Tambunan

Bendahara                                       : Anny Simajuntak

Pengurus Pleno

Ketua SP KEP SPSI Sumatra Selatan     : Ibnoe Hasan Saman
Ketua SP KEP SPSI Jawa Barat               : H. Husen Basarah
Ketua SP KEP SPSI Jawa Tengah           : R. Achmad Soediono
Ketua SP KEP SPSI Jawa Timur             : Soewandi HP
Ketua SP KEP SPSI Sulawesi Selatan    : H.M.Anis
Ketua SP KEP SPSI DKI Jakarta            : Chandra Mahlan N.
Ketua SP KEP SPSI Sumatra Utara       : Aman Toras Siregar
Ketua SP KEP SPSI Riau                          : H. Ilyas Ja’far
Ketua SP KEP SPSI Lampung                 : Martubi Makki

Pada hari terakhir pelaksanaan MUNAS Pertaman SPKEP, tanggal 11 Oktober 1995, untuk pertama kalinya di sahkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan ( SP KEP )

Dimana didalamnya mencakup Nama Organisasi, Bentuk dan  Azas Organisasi , Tujuan dan Fungsi Organisasi, Bendera , Lambang dan ketentuan – ketentuan organisasi .

Paska MUNAS  Pertama SP KEP berkantor di Gedung Chandra lt IV Jl.M.H.Thamrin 20 Jakarta 10240, saat itu dana operasional belum ada jangankan untuk menyewa kantor, untuk membeli prangko saja harus bergantian mengunakan uang pribadi beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat

Kantor yang di tempati Pengurus Pimpinan Pusat SPKEP paska MUNAS Pertama sendiri merupakan kantor INKOPKAR yang di pinjam, untuk tempat rapat dan konsolidasi.

Sedangkan untuk operasional surat menyurat seperti, stempel dan lainnya selalu di bawa pengurus kemana – mana ( Kantor Berjalan )

Sungguh perjuangan yang luar biasa, jangankan untuk mendapatkan imbalan untuk kebutuhan dapur sehari – hari, bahkan dana pribadi seringkali keluar karena tuntutan agar organisasi bisa tetap jalan.

Pada tahun 1998, ditandainya dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai simbol Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, di Indonesia muncul semangat reformasi disegala bidang termasuk ekonomi sosial dan politik.

Pada tahun 1998 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi hingga 68%.

Inflasi yang tinggi itu memicu perdebatan di Dewan Pengupahan mengenai kenaikan upah yang layak. Salah satu anggota Lembaga Tripartit Nasional, Sjaiful DP yang saat itu masih di SPSI mengusulkan kenaikan upah 30% – 35% untuk mempertahankan daya beli buruh. DPP yang menyatakan mendukung tuntutan ini ternyata kemudian mengikuti kemauan pemerintah untuk tidak menaikkan upah buruh, sehingga menimbulkan kekecewaan pada anggota dan pengurus yang duduk di Lembaga Tripartit Nasional.

Hal ini kemudian mendorong terbentuknya SPSI Reformasi.  Pada saat yang sama, di luar SPSI mulai bermunculan SP/SB lainnya, sehingga makin menimbulkan kekhawatiran mengenai perpecahan dalam gerakan buruh.

Belum lagi  tekanan Organisasi Pekerja Internasional semakin keras untuk mengibarkan kebebasan berserikat bagi pekerja Indonesia, dengan mempengaruhi PP SPA-SPA SPSI untuk membentuk Serikat Pekerja yang lebih mandiri dan keluar dari pengaruh pemerintah. Diawal pembentukannya, SPSI Reformasi di dukung oleh 13 Serikat

Pekerja Anggota (SPA). Pembentukan SPSI Reformasi ini di dukung oleh ICFTU.

SPA yang mendukung SPSI Reformasi adalah :

  1. SP Niaga, Bank dan Asuransi ( SP Niba Reformasi )
  2. SP Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman ( SP RTTM Reformasi )
  3. SP Logam, Elektronik dan Mesin ( SP LEM Reformasi )
  4. SP Bangunan dan Pekerjaan Umum ( SP BPU )
  5. SP Farmasi dan Kesehatan ( SP Farkes Reformasi )
  6. SP Pariwisata ( SP Pariwisata Reformasi )
  7. SP Perkayuan dan Kehutanan ( Kahutindo Ref )
  8. SP Tekstil, Sandang dan Kulit ( SP TSK Reformasi )
  9. SP Kesatuan Pelaut Indonesia
  10. SP Transportasi Indonesia
  11. SP Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi ( SP PPMI Reformasi )
  12. SP Kimia, Energi & Pertambangan ( SPKEP Reformasi )
  13. SP Pertanian dan Perkebunan

Arus bawah SPSI yang yang kecewa dengan kebijakan DPP SPSI sebagaimana dijelaskan diatas mendeklarasikan Presedium SPSI Reformasi dengan ketua umum Hartono dari Serikat Buruh Perkebunan dan Pertanian dan Sekjennya M. Rojak dari Serikat Buruh Texstil dan Sandang, sekaligus menyatakan Keluar dari SPSI pada 24 Agustus 1998.

Namun satu bulan kemudian Hartono mengundurkan diri dari ketua umum SPSI Reformasi dan kembali ke SPSI.

Inilah awal SPKEP menjadi Federasi Mandiri dan tidak lagi menginduk ke SPSI, namanya menjadi FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA , ENERGI dan PERTAMBANGAN ( FSPKEP )

Pada tanggal 31 Juli – 4 Agustus 2000, diadakan Munas Ke – 2  Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan ( FSP KEP ) yang dilaksanakan di hotel Mars, Cipayung Bogor. Berikut Komposisi Dewan Pimpinan Pusat  Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) paska Munas ke-2

Ketua Umum                                   : Sjaiful DP

Ka Bid Organisasi                           : Chandra Mahlan

Ka Bid Pendidikan                         : Sain N Iskandar

Ka Bid Pembelaan & Advokasi    : Sahat Butar Butar

Ka Bid Sosek                                   : Bambang Soeparno

Ka Bid Wanita & Pekerja Muda   : Ani Simanjuntak

Sekretaris Jenderal                         : Deddy Suryadi

Wakil Sekretaris Jenderal             : Sudarman

Wakil Sekretaris Jenderal             : Achmadi

Bendahara Umum                          : Bambang Surjono

Wakil Bendahara Umum               : Sudarso

 

Pada Munas ke-2 ini DPP SPKEP berkantor di Gedung Fortune lt II, Jl.Mampang Prapatan Raya no.96, Jakarta Selatan lalu pindah Kantor ke Jl. Tebet Barat Dalam III  yang sewa selama 2 tahun.

Pada tanggal 5 sampai dengan 8 September 2005, bertempat di Hotel Jaya Raya Cipayung – Bogor dilaksanakan Munas III FSPKEP.

Pada munas III ini ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat FSPKEP yang terdiri dari :

Ketua Umum                       : Sjaiful DP

Ketua Bid Organisasi         : Widadi WS

Ketua Bid Pembelaan        : Sahat Butar Butar

Ketua Bid Pendidikan        : Sudarso

Ketua Bid Sosek                  : Dedy Suryadi

Ketua Bid kewanitaan        : Yuli Marnis, SE

Sekretaris Jenderal             : Bambang Surjono, SH,MH

Wakil Sekjen                        : Drs. Syamsudin Idris

Wakil Sekjen                        : Achmadi

Bendahara                           : Murdiono

Wakil Bendahara                : Tatang Rusfandi

 

Paska Munas KE – 3 FSPKEP,  DPP FSPKEP masih berKantor di Tebet Barat lalu pindah kantor ke Jl. Duren Tiga No.9 Pancoran,  Jakarta Selatan 2005–2011 ( Sewa tahunan) Jumlah anggota hasil verifikasi Depnakertrans tahun 2008: sebesar 109,518 anggota dengan 257 Pengurus Unit Kerja

Pada tannggal 26 – 27 September 2011 di hotel Grand Mangku Putra Cilegon – Banten diadakan Munas IV FSPKEP dengan  komposisi pengurus DPP FSPKEP  sebagai berikut :

Ketua Umum                      : Sjaiful DP

Wakil Ketua Umum          : Widadi WS

Ketua                                    : Sahat Butar Butar

Ketua                                    : Bismar Suswiyanto

Ketua                                    : Iskandar Zulkarnaen, SH, MH

Ketua                                    : Sugino

Sekretaris Jenderal            : Bambang Surjono, SH, MH

Wakil Sekjen                       : Dra.Enung Yani Suryani Rukman,

Wakil Sekjen                       : Siruaya Utamawan, SE

Bendahara                           : Rendra Purdiansa,SH

Wakil Bendahara               : M.Ramli

 

Paska Munas IV ini, sekretariat masih di di Jl Duren Tiga Jakarta Selatan 2011 – 2015 ( sewa tahunan) lalu pada Tanggal 4  Mei  2015 DPP FSPKEP bisa membeli kantor sekretariat DPP Sendiri di Jl. Dato Tonggara V no. 1C Kramat Jati, Jakarta Timur

Jumlah anggota hasil verifikasi Kemenaker  2014 sebesar 185,046  anggota