Tolak Revisi UUK Ribuan Buruh Sidoarjo Datangi Kantor PEMKAB Sidoarjo

Sidoarjo | Ribuan buruh Sidoarjo yang tergabung dalam aliansi Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo (PPBS) datangi kantor Pemkab Sidoarjo, aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di depan kantor Pembak Sidoarjo, kamis, (29/8)

Para Buruh meminta kepada Bupati Sidoarjo agar mau bersama-sama buruh menolak rencana revisi UUK.

ketua DPC SP KEP-KSPI Dani Hertanto mengatakan apabila revisi tersebut terjadi, ini sangat merugikan bagi buruh dan hanya mengedepankan kepentingan pengusaha dan investor dengan menurunkan kualitas terhadap perlindungan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Selain penolakan revisi UUK yang menjadi point utama, para buruh juga menolak kenaikan iuran bpjs dan meminta dalam menetapkan UMK dan UMSK Tahun 2020 harus secara bersamaan.

Sampai berita ini diturunkan Bupati Sidoarjo masih belum menemui para buruh, untuk melakukan hearing dan audensi.

Para buruh juga mengancam akan menduduki kantor Pemkab Sidoarjo dan dakan mendirikan tenda bila aspirasi buruh tidak direspon Bupati Sidoarjo dengan membuat pernyataan tertulis penolakan revisi UUK no 13 tahun 2003.[alf]

One thought on “Tolak Revisi UUK Ribuan Buruh Sidoarjo Datangi Kantor PEMKAB Sidoarjo”

  1. Hidup buru salam solidaritas semangat berjuang demi kesejahteraan buruh dan keluarga generasi anak bangsa .kita tidak akan diam selama hukum di negri kita masih merugikan dan menindas kaum buru .masih banyak masala masalah di perusahaan yg menyalai aturan tenaga kerjaan yg masih belum di selesaikan oleh pemerintah .sekarang di tambah lagi sikap pemarintah yg begitu menindas hak hak buru yg seharusnya di berikan dan wajib bagi semua perusahaan memberikan semua itu mala pemerinta kita yg di bawah pimpinan presiden jokowi menghapus hak hak buru .kebijakan pemerinta mudah sekali di ubah hanya demi uang untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kaum buru dan orang orang miskin .di mana hukum pemerintah yg adil di negri ini adil untuk kita kaum buru .apakah masih belum cukup tunjangan pegawai pegawai pemerintah yg selama ini di berikan rumah dinas ,mobil dinas ,gaji yg begitu banyak ,pensiunan, apakah itu masih kurang sehingga pemerintah mengambil hak hak buruh .sungguh sangat dholim dan sungguh tak berkemanusiaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *